LENSA KABAR

  Irman Gusman dikabulkan gugatan di PTUN pasca dicoret KPU Sumbar JAKARTA, LENSA KABAR.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan Irman Gusman dan memerintahkan KPU untuk memasukan nama Irman ke Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat menjalankan putusan PTUN, lantaran bertentangan dengan konstitusi.   "Terhadap Putusan PTUN tersebut, demi konstitusi, putusan PTUN tersebut tidak dapat dilaksanakan (non executable) karena bertentangan dengan konstitusi," kata Ketua Divisi Hukum KPU M Afifuddin, saat dihubungi, Selasa (19/12/2023).   Baca Juga : Jelang Pemilu 2024 Bacaleg Ramai Pasang APK, Bawaslu Sumbar : Sebelum DCT Harus Taat Aturan     Afif mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan mantan terpidana harus memenuhi masa jeda setelah menjalani penjara sebelum kembali mendaftar sebagai calon. Di mana dalam putusan MK, masa jeda yaitu selama 5 tahun.   Konstitusi melalui

  Ketua Bawaslu Sumbar Alni saat konfrensi pers dengan media PADANG, LENSA KABAR.com –  Menjelang pemilu umum tahun 2024 ini para bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) beramai-ramai memasang alat peraga kampanye (APK) untuk sosialisai diri ke masyarakat. Apk terpajang di baleho baleho besar di tepi jalan, bahkan di batang-batang ppohon dan tiang listrik secara bergelantungan. Baca Juga : Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang Akan Ditutup, Antisipasi Balap Liar dan Tawuran,   “Bacaleg harus taat aturan. Sebelum DCT tidak boleh mengeluarkan alat peraga,” kata Ketua Bawaslu Sumbar Alni saat konfrensi pers dengan awak media di Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (2/8/2023)   Alni mengatakan, menyosialisasikan diri ke masyarakat bagi seorang bacaleg merupakan hal yang wajar. Namun, semua itu harus mengikuti aturan dari penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu.   “KPU akan memfasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Caleg yang telah terdaftar di saat masa kampanye dimulai,” katanya. Baca Ju

Anggota DPRD Sumbar Hidayat saat saat sidang paripurna penetapan lapotan APBD Pemprov Sumbar tahun 2023 PADANG, LENSA KABAR.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat meminta Pemerintah Provinsi untuk segera meyelesaikan kisruh hubungan kerja pegawai di UPTD Balai Kesehatan Indra Masyarakat (BKIM). Kata Hidayat, perlu ada pembinaan kepegawaian di instansi tersebut.   “Pegawai BKIM kemaren menyampaikan aspirasi ke anggota DPRD Sumbar. Saya pikir perlu ada pembinaan kepegawaian di instansi tersebut. Walaupun sudah ada pemeriksanaan di Inspektorat, tapi masih saja belum tuntas dengan hitungan bulan,” kata Hidayat saat sidang paripurna penetapan lapotan APBD Pemprov Sumbar tahun 2023, Rabu (12/7/2023).     Baca Juga : Inovasi Masuk Surga BKIM Sumbar, Masuk Penilaian Inovasi Tingkat Nasional   Hidayat meminta Pemprov Sumbar   segera menyelesaikan persoalan di BKIM tersebut. Pasalnya, jika persoalan tersebut berlarut-larut maka akan menghambat

  KPI dan KPID Sumbar saat audiensi dengan DPRD Sumbar PADANG, LENSA KABAR.com - Provinsi Sumatera Barat menjadi tuan rumah penyelenggaran event tahunan yakni penganugrahan award yang diselengarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat.  KPI award ini akan dihadiri 33 KPID se Indonesia. “Kami mengundang Pemprov dan Pimpinan DPRD Sumbar untuk mengkaji bersama-sama dengan KPI Pusat terkai persipapannya,” kata Komisioner KPI Pusat Amin   Sahabana saat audiensi dengan DPRD Sumbar, Senin (19/6/2023). Baca Juga : DPRD Sumbar Usut Masalah Hotel Novotel dengan Bentuk Pansus   Amin Shabana mengatakan, seiring dekatnya pelaksanaan KPI award tahun 2023 ini, KPI pusat dan KPID Sumbar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar dan DPRD Sumbar.   "KPI award dapat dijadikan Pemprov Sumbar sebagai ajang promosi budaya dan promosi pariwisata, sehingga berdampak positif bagi Provinsi Sumbar. Event tahunan   ini akan dilaksanakan antara bulan Oktober atau November 2023 mendatang,

Gubernur Sumbar melantik Pj Bupati Mentawai PADANG, LENSA KABAR.com -  Fernando Jongguran Simanjuntak resmi menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Mentawai.  Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melantiknya  di Auditorium Gubernuran Sumbar, Rabu (23/05/2023).  “Memimpinlah Saudara dengan hati nurani. Jangan memimpin secara emosi,” kata Gubernur Sumbar saat  sambutannya. Baca Juga : DPRD Sumbar Usut Masalah Hotel Novotel dengan Bentuk Pansus Mahyeldi meminta Pj. Bupati Fernando agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. P enunjukan Fernando tentunya telah melalui pertimbangan yang sangat matang.  "Latar belakang keilmuan Fernando di bidang perikanan diharapkan mampu menghadirkan berbagai percepatan, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kep. Mentawai," katanya. Baca Juga : Kursi Wakil Wali Kota Padang 2019-2024 Akhirnya Terisi, Ekos Resmi Dilantik Gubernur Sumbar Mahyeldi berpesan di awal-awa

Ketua DPRD Sumbar Supardi menerima pandangan fraksi saat sidang paripurna penyampaian tanggapan gubernur tentang ranperda perhutanan sosial dan pandangan fraksi tentang rancangan ranperda pajak daerah dan restribusi daerah PADANG, LENSA KABAR.com – Pemecatan imam Masjid Raya Provinsi Sumbar menuai polemik. Pasalnya, surat pemecatan viral di media sosial dan tersebar di berbagai whatsApp grup di Sumbar.   Pemberhentian imam Masjid Raya Sumatera Barat mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya komisi V DPRD Sumbar telah memanggil Ketua Masjid Raya Sumbar yakni Sekretaris Daerah Sumbar Hansastri untuk dimintai keterangan terkait pemberhentian imam Masjid Raya Sumbar. Baca Juga : Jelang Pemilu, Gubernur Sumbar : Mari Jaga Kodusifitas Daerah     Sementara itu saat sidang paripurna penyampaian tanggapan gubernur tentang ranperda perhutanan sosial dan pandangan fraksi tentang rancangan ranperda pajak daerah dan restribusi daerah,

DPRD Sumbar bentuk pansus permasalahan hotel novotel Bukittinggi PADANG, LENSA KABAR.com – Permasalahan persoalan pemanfaatan aset Hotel Novotel Bukittinggi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) memutuskan membuat panitia khusus atau pansus terkait temuan BPK tersebut.   “Kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan PT Grahamas Citrawisata selaku pengelola Hotel Novotel Bukittinggi terdapat cukup banyak permasalahan,” kata Ketua DPRD Sumbar Supardi setelah sidang paripurna penyampaian nota penjelasan DPRD tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda) perhutanan sosial,nota penjelasan gubernur terhadap ranperda tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah, Senin (22/5/2023).   Baca Juga : Jaga Kestabilan Harga dan Antisipasi Bencana, DPRD Sumbar Sahkan Ranperda Tata Kelola Komoditi Ungulan dan Penanggulangan Bencana     Supardi mengatakan, banyak permasalahan di temukan seperti adanya perbedaan penafsiran kapan berakhirnya